Wahyudi Siregar - Okezone Selasa, 12 Juni 2012 20:27 wib
MEDAN
- Penurunan harga ekspor produk karet Indonesia jenis SIR 20 menjadi USD2,849 per kilogram (kg) hari ini, membuat sejumlah pengusaha karet di Sumut bingung mengambil sikap.

Pasalnya, penurunan harga itu lebih dipengaruhi oleh situasi krisis ekonomi di Eropa, dan bukan karena faktor dalam negeri. Sementara itu importir dari sejumlah negara juga belum memberikan kepastian hingga saat ini.

"Iya, harga ekspor SIR 20 sudah di bawah USD3 per kg untuk pengapalan Juli mendatang. Meski sempat mencapai USD3,654 pada 27 Mei lalu, namun tren harganya terus menurun. Kita bingung, karena lazimnya saat harga karet terkoreksi cukup signifikan, badan karet Indonesia, Malaysia, dan Thailand akan mengurangi atau menahan volume ekspor. Hingga saat ini belum ada semuanya masih wait and see. Mungkin karena ini dampak krisis dan bukan karena spekulan, makanya semua ragu-ragu,” terang Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Sumatera Utara, Edy Irwansyah, Selasa (12/6/2012).

Anjloknya harga ekspor karet, diakui akan langsung berpengaruh pada harga di pabrikan lokal. Dengan kondisi tersebut, maka petani menjadi pihak yang paling merugi karena harga jual karet mentahnya menjadi lebih murah. Sementara pabrik masih mampu mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual antara bahan olahan dan karet ekspor.
"Saat ini tercatat harga Bahan Olahan Karet (BOKAR) di tingkat pabrik hanya Rp21.700-Rp23.700 per kg. Padahal di bulan lalu, harganya masih berkisar di Rp28.300-Rp30.300, kalau begini terus petani yang kasihan," tambahnya.

Edy juga memprediksi anjloknya harga ini masih akan terus berkepanjangan, hingga akhir Juli. Karena situasi pasar menunjukkan kondisi keuangan Eropa masih sangat sulit untuk pulih. Peningkatan dinilai baru akan terjadi jika ada aksi beli dari negara-negara importir besar.

"Saya pikir trennya sekarang di kisaran USD2,8 per kilo, kecuali China seperti kemarin, permintaannya tinggi. China pun sepertinya terkena dampaknya, karena ekonomi mulai lesu," katanya.

Pemerintah dinilai perlu segera mengambil langkah untuk mengubah situasi ini, khususnya untuk menyelamatkan petani karet, dari keterpurukan yang lebih dalam lagi.

Dampak paling pragmatis ketika pemerintah tidak mengawal harga karet ini, maka konversi lahan karet ke Sawit secara besar-besaran akan sulit dielakkan dan tentunya merugikan seluruh pihak. (ade)
 
 
JAKARTA - Indonesia dinilai sudah masuk dalam tahapan krisis. Tanda-tanda tersebut terlihat dari pelemahan rupiah, penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan penipisan likuiditas valas yaitu dolar Amerika Serikat (AS).

Hal tersebut disampaikan Ketua Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono. Bahkan, selain indikasi tersebut, dampak krisis juga terlihat dari neraca perdagangan, ekspor lebih rendah dibandingkan impor.

"Dari tiga indikasi tadi, menurut saya kita sudah krisis sekarang, kita waspada, bagi bank kita harus hati-hati kalau bisa mengurangi percepatan dalam pemberian kredit," ujarnya usai press conference Jazz Gunung 2012, di Jakarta, Selasa (12/6/2012).

Menurut Sigit, upaya yang perlu dilakukan perbankan sebagai antisipasi menghadapi krisis adalah dengan memperlambat penyaluran kredit, terutama dalam valas (USD). Bank juga dituntut dan mau tidak mau harus hati-hati, dan jangan menambah kredit karena risiko akan bertambah. Selain itu, rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan) harus dimonitor "Itu yang harus dilakukan bank," ujarnya.

Selain itu, Sigit berharap pemerintah sudah harus segera duduk bersama melakukan simulasi melalui beberapa manajemen protokol krisis yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, BI, LPS dan OJK melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).

"Harus disinkronkan dari sekarang. Krisis sudah masuk ke kita, bukan ancaman lagi. Krisis tidak bisa dihindari yang kita lakukan adalah antisipasi dampak. Semua dari pemerintah, regulator, pelaku harus siap-siap untuk bisa menghadapi krisis," tegasnya. (Erichson Sihotang /Koran SI/ade)
 
 
JAKARTA- Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR dituding telah melakukan penyimpangan dana Penyesuaian Percepatan Infrastruktur Daerah (PPID).

Arbab Paproeka, pengacara tersangka suap Dana PPID, Wa Ode Nurhayati, menyebut terdapat indikasi penyimpangan anggaran sebesar Rp 1,9 triliun yang diduga dimainkan pimpinan Badan Anggaran DPR RI, dalam menentukan nama-nama daerah penerima dana PPID.

"Kami mencatat ada sekitar 95 daerah yg telah disepakati di PPID dan itu dialihkan ke daerah lain. Jumlah anggaran dana bervariasi," tutur Arbab Paproeka di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Rabu, (23/5/2012).

Menurut Arbab, dugaan penyimpangan dana tersebut seharusnya bisa menjadi pintu masuk KPK dalam mengungkap dugaan korupsi di pembahasan dana PPID di Banggar DPR RI. "Ini bersesuaian dengan laporan hasil rilis PPATK. Nah, itu petunjuk," terang Arbab.

Dijelaskan Arbab, hampir 100 daerah yang menerima dana PPID itu tidak pernah disepakati dalam rapat Banggar. Berdasarkan keterangan Wa Ode, kata Arbab, empat pimpinan Banggar telah sewenang-wenang mengalihkan daerah-daerah penerima DPID tanpa persetujuan anggota Banggar. "Menurut klien kami, tidak pernah ada pembahasan. Makanya, dia mengatakan rapat itu kapan? Keputusan itu telah diambil alih oleh pimpinan Banggar," terang Arbab.

Wa Ode sendiri memang pernah menyebut empat pimpinan Banggar telah mengambil kebijakan dana PPID yang dianggapnya unprosedural. Dia menuduh Melchias Markus Mekeng dan kawan-kawan telah mengubah daftar penerima PPID tanpa keputusan rapat Banggar. "Yang bertanda tangan di lampiran yang unprosedural itu siapa? Empat pimpinan banggar. Saya mengklarifikasi itu saja," kata Wa Ode.
(ugo)

http://news.okezone.com/read/2012/05/23/339/634227/pimpinan-banggar-dituding-menyelewengkan-dana-ppid-rp1-9-t

 
 
JAKARTA - Gerakan Anti Susilo Bambang Yudhoyono (GAS) menyerukan Tritura (tiga tuntutan rakyat Indonesia) jilid II untuk perubahan Indonesia yang lebih baik.
 
Menurut Koordinator GAS, Yosef Sampurna Nggarang, situasi hari ini sama dengan keadaan pada 1965 lalu. Di mana kaum pergerakan dan mahasiswa menggelorakan Tritura untuk membuat perubahan di Indonesia.
 
"Kalau mau perubahan mari menggelorakan Trikora jilid 2 ini. Pertama, menurunkan harga pokok. Kedua, turunkan SBY-Budiono dan rezimnya yang korup. Ketiga, cabut semua Undang-Undang yang menyengsarakan rakyat dan bertentangan dengan UUD 1945," jelas Yosef di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/5/2012).
 
Diakuinya, kondisi keamanan, hukum, dan ekonomi semakin memburuk, sehingga masyarakat semakin hilang harapan dan tidak bisa mengadu ke mana pun. "Negara ini sudah hilang kepemimpinan dan keteladanan. Jadi lembaga negara yang semestinya bekerja kini sudah tidak lagi bekerja," terangnya.
 
Semua harapan kini dinyatakannya telah hilang. Presiden sebagai pemimpin pemerintah, sibuk dalam pencitraan dan mengumpulkan kekayaan. Begitu juga DPR, sibuk membuat undang-undang yang menguntungkan para pengusaha, sedangkan mayoritas masyarakat Indonesia hidup sengsara.
 
"Perubahan yang diinginkan bahwa politik, ekonomi, dan sosial harus dikembalikan seperti keadaan semula. Presiden harus turun, karena bangsa ini sudah kehilangan kepemimpinannya. Mau belajar kepada siapa lagi kita tentang kearifan," simpulnya.
 
SBY ditambahkannya sudah harga mati untuk diganti dengan presiden sementara. Yaitu presidensial yang bisa menata ekonomi, menyediakan pangan, dan mengatur pemilu yang bersih. GAS, dilanjutkannya, tidak akan mundur sampai ada perubahan. "Sampai ada perubahan, tanggal 28 Mei kita akan turun lagi akan membawa massa lebih besar karena melibatkan buruh," tutupnya.

(ful)

http://news.okezone.com/read/2012/05/23/339/634259/gerakan-anti-sby-ajukan-tritura-jilid-ii
 
 
Kepala Sekolah Belum Efektif Salurkan BOSBerita Terbaru, Wali murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bambu Apus 04 Pagi pada Rabu (27/7/11), melakukan penyegelan terhadap sekolah tersebut. Sekolah yang terletak di Jalan Laksamana VIII, Perumahan Padepokan TMII, Kelurahan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur itu disegel oleh wali murid karena kepala sekolah, Rotua Siregar diduga telah melakukan penggelapan dana BOS dan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) sejak menduduki posisi kepala sekolah tahun 2007.

Tonny Murtono, mantan Ketua Komite SDN Bambu Apus 04 Pagi, mengungkapkan bahwa ada dugaan dana anggaran yang tercantum dalam rincian biaya di awal pendaftaran yang hingga saat ini tidak ada realisasinya. Selain itu, banyak dana tambahan yang dibebankan kepada wali murid.

Menurut Murtono, dana puluhan juta dari pemerintah untuk kegiatan ekstra kurikuler anak-anak, seperti Pramuka dan Paskibra, tidak pernah jelas rinciannya. Bahkan, kegiatan ekskul di sekolah juga tidak pernah diadakan. Para wali murid juga diminta sejumlah uang untuk legalisir ijazah, itupun berbeda-beda jumlahnya, dari Rp 15.000 hingga Rp 30.000 per anak.

Berdasarkan laporan dari rapat wali murid dan komite sekolah, Murtono memaparkan bahwa dana BOS dan BOP yang dialokasikan untuk sekolah ini adalah sebagai berikut: Dana BOS setiap tahunnya sekitar Rp 196,8 juta dan dana BOP sekitar Rp 354,24 juta. Dana sebesar itu digunakan untuk honor guru dan pegawai mencapai Rp 122,50 juta per tahun. Padahal, realisasinya hanya Rp 38,760 juta per tahun.

Selain itu, alokasi dana untuk makanan dan minuman pegawai mencapai Rp 21,254 juta per tahun dan faktanya hanya Rp 3,6 juta per tahun. Pembelian alat tulis kantor (ATK) Rp 60,508 juta per tahun. Kenyataannya, menurut salah satu wali murid dan anggota Komite Sekolah, Alex Taopan, dalam satu semester, guru hanya diberi satu spidol untuk di kelas.

Dalam pertemuan komite dengan pihak sekolah Kamis (28/7/2011), Alex Taopan menyampaikan keluhan para guru yang harus mengeluarkan biaya untuk fotokopi kertas ulangan. Padahal, sudah ada anggaran untuk pengeluaran tersebut.
Alex juga menyesalkan bahwa Komite Sekolah telah dihapus dan dibekukan oleh kepala sekolah. Jadi, bila ada permasalahan, khususnya keuangan, bendahara sekolah tidak meminta persetujuan komite, tetapi langsung kepada kepala sekolah.

Murtono juga membenarkan adanya pembekuan Komite Sekolah. Dia mengaku, posisinya sejak dua tahun lalu digantikan oleh salah satu guru yang ditunjuk langsung oleh kepala sekolah sehingga anggota komite lain tidak bisa mengawasi sekolah.
Menurut Murtono, kasus tersebut kini sedang ditindak lanjuti Suku Dinas Pendidikan Dasar (Sudin Dikdas) Jakarta Timur.

Beberapa orangtua murid mengatakan bahwa ada kemungkinan sekolah lain juga mengalami nasib serupa, atau mungkin malah lebih parah. Bila dana BOS terus disalahgunakan, maka niat baik pemerintah untuk memberi pendidikan yang layak kepada rakyatnya yang kesulitan ekonomi tidak akan tercapai. “Padahal dana BOS tiap tahun selalu dicanangkan dan menjadi program rutin pemerintah,” kata salah seorang wali murid yang enggan ditulis identitasnya.

Menurut orang tua murid tersebut, penyaluran dana dari pemerintah itu harus ada pengawasan dari semua pihak agar niat baik pemerintah melalui program ini bisa tersalurkan dengan baik.

 
 
Sekolah-sekolah kejuruan (jenjang SMK) saat ini masih membutuhkan banyak guru, setidaknya 45.000 guru untuk 121 program keahlian. Indonesia memiliki sekitar 10.000 sekolah kejuruan, 40 persennya adalah sekolah negeri dan sisanya berstatus swasta. "Kita kekurangan 45.000 guru SMK dan itu menjadi problem kita," kata Kepala Subdit Pembelajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Agung Budi Santoso, di Jakarta. Menurutnya, kekurangan yang begitu besar terjadi di jurusan perminyakan, geologi, kimia, penerbangan, dan pelayaran. Hal ini disebabkan karena distribusi guru yang tidak merata serta minimnya jumlah tenaga pendidik.

"Kenapa bisa kurang? Karena, misalnya, guru geologi, mereka lebih memilih bekerja di pertambangan karena gajinya lebih besar. Ada juga yang distribusinya tidak merata, di sini berlebih, tetapi di tempat lain kekurangan," ujarnya. Faktor lain yang menimbulkan kekurangan jumlah guru adalah pengangkatan guru yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Oleh karena itu, Kemdikbud tengah menjalin kerja sama dengan Institute Technical Education (ITE) Singapura guna memberikan pelatihan pada puluhan guru agar memiliki keterampilan dalam menyampaikan materi kepada siswa. "Kekurangan guru terbesar itu ada di SMK dengan akreditasi C. Makanya, kita selalu me-review kebutuhan pasar dengan melibatkan industri, termasuk bekerja sama dengan pihak luar," tuturnya.

*Sumber : edukasi.kompas.com/Kartika Maharani

 
 
Para ahli mengatakan bahwa hukuman apa pun yang membuat seorang anak merasa malu, bukanlah cara yang efektif untuk mendisiplinkan anak-anak, dan dapat menyebabkan kerusakan psikologis jangka panjang. "Penelitian ini cukup jelas bahwa tidak ada kata yang tepat untuk mempermalukan anak, atau membuat anak merasa bersalah," kata Andy Grogan-Kaylor, seorang profesor di University of Michigan. Hukuman tersebut dapat menyebabkan masalah di masa depan, termasuk meningkatkan depresi kecemasan dan agresi, kata Grogan-Kaylor. Hukuman juga dapat merusak hubungan orangtua dengan anak mereka, dan menyebabkan siklus perilaku buruk, kata para ahli. Sebaliknya, orang tua harus menggunakan strategi disiplin lainnya, seperti pengaturan aturan yang jelas untuk anak-anak dan menghilangkan hak istimewa. Secara keseluruhan, orang tua harus dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak mereka.

"Hal-hal positif memiliki pengaruh yang jauh lebih kuat pada pembentukan perilaku dari hukuman," kata Grogan-Kaylor. Hukuman norma dapat berakibat sosial bagi anak-anak, kata Jennifer Lansford, seorang profesor riset di Pusat Duke Univesity untuk kebijakan Anak dan Keluarga. Sebuah hukuman aneh bisa membuat anak menonjol, dan terprovokasi oleh gertakan, kata Lansford.

Selain itu, anak mengevaluasi pengalaman mereka sendiri dalam konteks apa yang mereka lihat rekan-rekan mereka alami, Lansford mengatakan. Jika anak-anak disiplin dalam cara yang tidak direstui oleh masyarakat, "itu bisa mengarahkan anak-anak untuk melihat mereka secara pribadi ditolak oleh orang tua mereka," kata Lansford.

Hukuman memalukan juga dapat memutuskan hubungan orang tua dari anak-anak mereka, sehingga anak-anak cenderung tidak ingin berperilaku dan melakukan apa yang orang tua katakan, kata Katharine Kersey, seorang profesor pendidikan anak usia dini di Old Dominion University di Norfolk.

"Setiap kali kita mempermalukan anak-anak dengan hukuman, kita kehilangan kemampuan untuk menjadi panutan bagi mereka," kata Kersey. "Ketika Anda menghukum seorang anak, dia tidak lagi ingin menyenangkan Anda, dan tidak ingin menjadi seperti Anda. Anda telah kehilangan kekuatan pengaruh terhadapnya," kata Kersey.

*Sumber : myhealthnewsdaily.com/Kartika Maharani

 
 

Salinan putusan tiga terpidana korupsi dana APBD Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dinilai cacat hukum. Terpidana Uray Darmansyah, Uray Barudin Idris, dan Edy Lie Karim sudah divonis empat tahun penjara oleh hakim kasasi sejak 6 Februari 2009 lalu

"Saya mendapat penjelasan dari Kajati Kalbar bahwa salinan putusan itu tidak mencantumkan salah satu ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP," kata Jaksa Agung Muda Pengawasan, Marwan Effendy kepada wartawan di Kejagung, Selasa (22/5).

Marwan menjelaskan, Kajari Sambas masih menunggu petunjuk lebih lanjut dengan adanya berbagai pendapat yang menyatakan putusan itu batal demi hukum. Hal tersebut membuat Kajari Sambas tidak mau bertindak gegabah.

"Duduk masalahnya di situ, jadi bukan Kajari Sambas tidak melaksanakan atau mengabaikan pelaksanaan putusan pengadilan, tetapi khawatir kalau salah dan berisiko hukum," imbuh Marwan.

Hingga kini, Kejagung masih menunggu upaya dari Kajari Sambas atau Kajati Kalbar untuk mengatasi permasalahan tersebut agar ada upaya hukum atau upaya hukum luar biasa, supaya terpidana itu tidak lolos begitu saja karena ada celah tersebut..

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Jasman Pandjaitan membenarkan belum dieksekusinya ketiga terpidana oleh tim eksekutor Kejari Sambas. "Itu yang saya bilang, dari surat-surat sudah saya periksa dari Kejati ke Kejari, surat saya sudah jelas untuk memerintahkan eksekusi," kata Jasman saat dihubungi, Senin (21/5).

Ketiga terpidana lebih kurang tiga tahun lalu telah divonis MA empat tahun penjara. Ketiganya terbukti melakukan korupsi Dana APBD Sambas untuk pos dana DPRD Sambas TA 2001/2002. Ketiganya mengajukan permohonan Peninjauan Kembali pada 15 Februari 2010 di Pengadilan Negeri Singkawang.

Namun, pihak Kejaksaan juga belum melakukan eksekusi. Bahkan, terpidana Uray Barudin saat ini masih menjabat sebagai anggota DPRD Kalimantan Barat periode 2009-2014. Belum dieksekusinya ketiga terpidana ini disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).

[bal]

http://www.merdeka.com/peristiwa/salinan-putusan-3-terpidana-korupsi-apbd-sambas-cacat-hukum.html
 
 
Selasa, 15 Mei 2012 00:00 WIB |

Jakarta (ANTARA News) - Produsen keju pecorina, keju khas Italia berbahan dasar susu domba/biri-biri, tengah mencari mitra pemasok dari Indonesia.

Pengusaha Italia, Ricardo Sartori, menyampaikan hal itu langsung kepada Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Milan, Sumber Sinabutar, disela pameran makanan International Cibus di Parma, Italia, yang digelar pada 7-10 Mei lalu.

Dalam pameran itu, ITPC Milan mendirikan stand promosi makanan Indonesia, menurut siaran pers Kementerian Perdagangan kepada ANTARA News di Jakarta, Senin.

Kepala ITPC Milan mengungkapkan, perusahaan milik Sartori sekarang tengah kesulitan mendapatkan pasokan susu domba, yang selama ini didatangkan dari Suriah.

Kondisi keamanan dan politik Suriah yang kurang kondusif mengakibatkan produsen keju domba mencari sumber pasokan dari negara lain.

"Menurut Sartori, Indonesia merupakan pilihan utama pengganti Suriah untuk memasok susu domba bagi perusahaan kejunya," kata Sumber Sinabutar.

Dalam kesempatan itu, Sartori juga mengatakan bahwa Italai membutuhkan produsen susu domba yang mampu menghasilkan 3-5 juta liter susu per tahun. Jika Indonesia sanggup memenuhi kebutuhan susu domba dalam jumlah tersebut, perusahaan Italia akan datang langsung ke Indonesia untuk meninjau perusahaan pemasok.

"Kami melihat bahwa pengusaha Italia ini serius karena terlihat dari keinginannya memberikan jaminan bank apabila ada perusahaan di Indonesia yang sanggup memenuhi kebutuhan susu domba dimaksud," jelas Sinabutar.

Nilai transaksi dari susu domba mentah ini bisa mencapai Rp28 miliar per tahun atau bahkan lebih tinggi jika telah diolah lebih dulu menjadi keju domba sebelum diekspor ke Italia.

Selain perusahaan keju, ada distributor produk condensed milk (susu kental manis) yang mencari peluang usaha baru dengan pengusaha dan produsen susu kental manis dari Indonesia.

Seorang distributor produk susu kental manis Italia, Bruno Rubatto, mengaku sedang kesulitan memenuhi order susu kental manis dari Amerika Serikat dan ia harus mencari mitra kerja baru untuk memenuhi permintaan pasar tersebut.

Permintaan pasar Amerika Selatan untuk produk susu kental manis diperkirakan mencapai 5-6 juta kaleng per tahun.

Sinabutar berhadap pengusaha susu Indonesia dapat memanfaatkan peluang besar ini dengan menindaklanjuti permintaan para pengusaha Italia.

Sejak Januari lalu, ITPC Milan telah membantu proses mix and match antara pengusaha Italia dan Indonesia. Hasilnya, terdapat perusahaan Italia yang mendapatkan izin usaha dan menanamkan investasi berupa pabrik pembuatan keju segar (mozarella) di Bali.

Perusahaan tersebut akan mulai beroperasi pada Juni 2012.

Dalam pameran di Italia itu, ITPC Milan mempromosikan beberapa produk Indonesia, antara lain mi instan dan bumbu instan dari PT Indofood, kopi instan, teh instan dari PT Sari Incofood, dan kopi luwak dengan merek Careuh Kopi dari CV Erai Trading.

"Beberapa pengusaha kafe dan restoran Itala juga tampak antusias menjual produk susu luwak dari Indonesia dan mereka mengatakan telah mendengar dari media internasional mengenai nikmat dan keistimewaan kopi luwak dari Indonesia," kata Sinabutar.

Menurut statistik, total perdagangan Indonesia dengan Italia pada 2011 mencapai 4,391 miliar dolar AS, naik 33,16 persen dibanding 2010 yang nilainya 3,297 miliar dolar AS.

(*)
Editor: Suryanto

COPYRIGHT © 2012

http://www.antaranews.com/berita/310631/produsen-makanan-italia-cari-mitra-di-indonesia

 
 
Siapa yang tidak mengenal tentang YouTube? Website yang sangat dikenal dengan fasilitas streaming video itu kini membuat suatu website tersendiri dalam menunjukkan kepeduliannya pada pendidikan di dunia.


Kemarin, baru saja YouTube EDU diluncurkan, di sebuah pusat pendidikan “proyek sukarela yang ingin menemukan cara yang terbaik untuk mengumpulkan dan menyaksikan isi pendidikan terbesar yang diupload ke YouTube oleh sekolah-sekolah dan universitas-universitas” menurut uraian singkat yang tercatat di blog YouTube.


Website ini rencananya akan dapat mengumpulkan video-video dari berbagai sekolah dan universitas, yang kisarannya berasal dari bahan pelajaran untuk siswa yang memdokumentasikan kegiatan atletik. Beberapa materi ini sangat berbobot, bagus dan bermanfaat (bahan pelajaran di Stqanford dan MIT adalah benar-benar bagus). Sedangkan isi lainnya, tidak begitu menarik.


Beberapa hari yang lalu telah diliput mengenai Academic Earth, sebuah situs mengenai isi pendidikan yang sangat bermanfaat sebagai Hulu Pendidikan. Kedua website ini merupakan cara yang sangat baik dalam memperluas dan memajukan dunia pendidikan.

http://www.beritateknologi.com/bantu-edukasi-dunia-melalui-youtube-edu-khusus-video-pendidikan/